TredderID

BELITUNG - Melakukan dialog dengan para kepala Desa Se-Kabupaten Belitung, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar memberikan motivasi kepada para kepala desa untuk tidak takut menggunakan dana desa. Menteri Marwan menjelaskan, Pemberian dana secara langsung ke desa-desa tersebut, baru pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia merdeka. Oleh karena itu Marwan menegaskan, penggunaan dana desa harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. "Awalnya banyak yang pesimis kalau para kepala desa bisa menggunakan dana desa dengan benar. Namun, semya terjawab penggunaan dana desa 2015 mayoritas berjalan dengan baik. Dan  hanya sekitar 5-7 persen desa yang salah dalam pengalokasian anggaran," ujar Marwan Jafar saat berdialog dengan ratusan kepala desa di Ruang Sidang Kantor Bupati Belitung, Jumat (4/3). Dengan adanya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Marwan menegaskan kepada para kepala desa untuk tidak perlu lagi khawatir, karena Kementerian Desa aka...

Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari didampingi Wakil Ketua Sukma Violetta memberikan keterangan pers (4/3) (Foto: Humas/Oji) Presiden Joko Widodo, Senin (4/3) pagi di Istana Merdeka, Jakarta menerima audiensi Komisi Yudisial (KY) yang dipimpin oleh ketuanya Aidul Fitriciada Azhari. Pertemuan tersebut, diungkapkan Aidul dalam keterangan persnya di Kantor Presiden (4/3), selain untuk silaturahmi juga untuk memperkuat sinergi antar lembaga negara. Pada pertemuan tersebut, lanjut Aidul, Presiden Jokowi meminta agar hubungan komunikasi antar lembaga negara diperbaiki, baik komunikasi secara personal maupun secara kelembagaan. “Bapak Presiden pertama menyampaikan agar menjaga komunikasi yang baik dengan Mahkamah Agung. Itu yang paling pokok,” kata Ketua Komisi Yudisial. Presiden, ungkap Aidul, menekankan agar hubungan yang baik ini tidak mengurangi tugas pengawasan terhadap hakim. “Pengawasan hakim tetap harus berjalan sebagaimana mestinya tetapi pada sisi lain komunikasi tetap dij...

Serang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Marwan Jafar kembali blusukan. Kali ini, ia meninjau realisasi dana desa di Desa Sukaratu Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang. Ia menilai, desa tersebut telah menggunakan dana desa dengan tepat sasaran. "Ini kepala desanya bagus ini. Dana desa telah digunakan untuk membangun jalan desa. Jadi jalan sudah mulai bagus," ujarnya. Ia menerangkan, bahwa penggunaan dana desa meliputi 3 hal, yakni untuk membangun infrastruktur desa, kebutuhan sarana dan pra sarana, dan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat. "Infrastruktur desa bisa bikin jalan, irigasi, jembatan, talub dan air bersih. Kalau sudah tersedia, bisa bangun sarana dan pra sarana seperti posyandu, PAUD. Nah, kalau 2 ini sudah terpenuhi, dirikan BUMDes," ujarnya.  Selain melakukan pantauan terhadap realisasi dana desa, Menteri Marwan juga melakukan sosialisasi dana desa kepada masyarakat setempat. Saat meninjau jalan, ia tidak s...

Stres memiliki andil dalam peningkatan risiko perkembangan tumor dan penurunan ketahanan tubuh pada pasien kanker dalam keberlangsungan hidupnya. Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan keterhubungan efek tersebut dalam penyebaran sel tumor di aliran darah melalui jalur yang disebabkan oleh stres. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan terhadap tikus, yang dipimpin oleh para peneliti di Australia telah mengungkapkan satu mekanisme di mana stres dapat memodulasi penyebaran kanker melalui jaringan pengangkut yang juga terbuka untuk sel tumor-sistem limfatik. Penemuan ini dipublikasikan Selasa (01/03/2016) di Nature Communications. "Stres tidak hanya memengaruhi piskologi Anda, tetapi juga memengaruhi Anda (secara) biologi," kata asisten penulis Erica Sloan, seorang peneliti kanker di Monash University di Melbourne. "Studi kami terutama menyoroti langkah-langkah awal penyebaran sel tumor ke dalam sistem limfatik." "Ini merupakan kontribusi yang sangat baik," ...

Jakarta (Pinmas) —- Gula-gula adalah salah satu jenis makanan enak yang sangat digemari anak-anak. Saking gemarnya, tidak jarang anak-anak sampai sakit karena tingkat konsumsinya yang sangat banyak. Korupsi pada tataran tertentu juga bak gula-gula bagi keserakahan penguasa. Sadar bahwa ujung korupsi adalah bencana, para pemegang kekuasaan kadang terkesan seakan tak peduli dengan resiko yang harus ditanggungnya. Faktanya, korupsi terus terjadi meski penegak hukum terus mengupayakan pemberantasan. Tentang gula-gula ini, salah satu pimpinan  KPK  Laode Moh Syarif mempunyai versinya tersendiri. Sebagai salah satu pimpinan lembaga antirasuah, Laode Moh Syarif mengaku terinspirasi dengan kisah gula-gula yang dibacanya dari buku Autobiografi Mahatma Gandhi yang berjudul An Autobiography OR the Story of My Experiment with Truth. Menurut Laode, pada salah satu bagian  buku itu, ada kisah yang membekas dalam hatinya. Kisah inspiratif ini diceritakan Laode saat memberikan sambutan p...

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terpaksa menunda menunda (moratorium) rencana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) pada 2016 ini. Namun, tetap ada masa persiapan selama 3 tahun ke depan bagi daerah yang hendak membentuk otonomi baru. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, hal ini berbeda dengan aturan pembentukan DOB sebelumnya, dimana setelah pembahasan, langsung melahirkan daerah pemekaran baru. “Bedanya dengan dulu, kalau dulu satu tahap, sekali dibahas langsung jadi DOB, nah sekarang sekali dibahas, tiga tahun dulu kita cek,” kata Sumarsono, Selasa (1/3). Menurut dia, istilah moratorium ini artinya tidak ada pembahasan DOB. Namun lebih kepada pembahasan persiapan daerah otonom. Masa persiapan itu selama 3 tahun. Setelah mendapat penilaian dari pemerintah, barulah DOB terbentuk. Rencana ini untuk mencegah kemungkinan kegagalan DOB yang baru dibentuk. Karena, saat proses daerah persiapan, segala instru...

Pemerintah sangat berhati-hati menyusun desain besar penataan daerah agar tidak menimbulkan masalah baru pada daerah yang dimekarkan. "Pemerintah masih menyusun desain besar penataan daerah dan sedang menyiakan RPP (rancangan peraturan pemerintah) soal penataan daerah," kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Selasa (1/3). Menurut Tjahjo, suatu daerah dapat dimekarkan jika telah memenuhi semua persyaratan umum dan tidak ada lagi konflik dengan daerah induk maupun antar keompok masyarakat. Realitasnya, kata dia, banyak daerah yang mengusulkan untuk dimekarkan dan bahkan daerah yang telah dimekarkan, tapi perbatasannya belum selesai. "Banyak daerah yang masih menghadapi persoalan perbatasan," katanya. Tjahjo mencontohkan, perbatasan antara Kabupaten Agam dan Kabupaten Bukittinggi di Sumatera Barat, sudah 10 tahun bermasalah, belum juga selesai. Batas antarkabupaten di daerah lain juga banyak yang belum selesai, seperti di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan sebagainy...

Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Senin (29/2) sore. (Foto:Humas/Jay) Usai memimpin Rapat Terbatas (ratas) membahas BUMN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan rapat dengan pokok bahasan pembangunan sarana dan prasarana kementerian maupun  lembaga di Kantor Presiden, Jakarta (29/2). Mengawali pengantarnya, Presiden Jokowi mengingatkan pada saat memimpin Sidang Kabinet sekitar Desember 2014 lalu telah menyampaikan mengenai moratorium gedung kementerian/lembaga. “Saya perintahkan dilakukan moratorium pembangunan gedung kantor kementerian maupun lembaga, tetapi apabila sangat diperlukan, dan sangat  urgent  sekali bisa minta izin kepada Presiden,” tegas Presiden Jokowi. Kebijakan tersebut dimaksudkan, menurut Presiden, agar konsentrasi APBN lebih fokus prioritasnya. “Kita prioritaskan kepada pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bendungan,  irigasi, jalur kereta api, pelabuhan, dan yang lain-lainnya karena mema...

FOTO:  Menteri Desa, PDT dan transmigrasi, Marwan Jafar menjadi Opening Speech pada acara Dialog Nasional "Meningkatkan Peran Sektor Keuangan dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah" yang juga di hadiri Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D Hadad, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan di singosari Poolside Hotel Borobudur Jakarta. Pemerintahan Jokowi-JK telah mewujudkan komitmennya dalam membangun Indonesia dari pinggiran dan desa-desa, salah satunya dengan memberikan Dana Desa langsung dari APBN. Jumlah Dana Desa tahun ini mencapai Rp47 triliun sehingga masing-masing desa akan mengelola dana secara mandiri sebesar Rp500-800 juta per desa. Selain Dana Desa, setiap desa juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Pajak Daerah (Dana Bagi Hasil/DBH) dan bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Dana Alokasi Umum/DAU) yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Dalam mengawal efektivitas Dana Desa, Menteri Desa...

Sudah 73 tahun Indonesia merdeka, baru kali ini pemerintah memosisikan desa sebagai fokus utama pembangunan. Pemberian Dana Desa langsung dari APBN untuk dikelola masyarakat desa adalah salah suatu bukti kongkrit, bahwa Pemerintahan Jokowi menjalankan janjinya untuk membangun dari pinggiran dan desa-desa. Tahun ini, Dana Desa dinaikkan jumlahnya menjadi Rp46,9 triliun, atau dua kali lipat lebih besar dibanding 2015 sebesar Rp20,7 triliun. Artinya, setiap desa akan mengelola uang secara mandiri sebesar Rp500-800 juta. Bahkan, pemerintahan Jokowi sudah membuat rancangan, tahun 2017 Dana Desa dinaikkan lagi menjadi Rp81,1 triliun sehingga masyarakat desa sudah bisa mengelola Dana Desa lebih dari Rp1 miliar per desa. "Ini dari Dana Desa yang baru pertama kali dalam sejarah republik Indonesia. Belum lagi ada Alokasi Dana Desa (ADD) yang besarannya 10 persen dari APBD kabupaten/kota. Sudah jelas dan sangat nyata betapa pemerintahan Jokowi-JK memberikan perhatian penuh kepada desa,"...

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menggelar Focus Group Discussion (FGD), di Jakarta Jum’at (26/2). Kegiatan tersebut digelar, untuk mencetuskan solusi terkait pengelolaan dan pengembangan dana bergulir eks PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan).   Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar menerangkan bahwa secara de vacto, keberadaan PNPM saat ini sudah berakhir. Maka dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut, Kemendesa PDTT bermaksud untuk membawa program PNPM tersebut ke dalam status hukum yang jelas.   “Dana bergulir di PNPM ini bisa berguna untuk masyarakat. Namun PNPM ini tuannya belum jelas, maka kita adakan FGD siang ini untuk mencari solusinya,” ujarnya.   Menteri Marwan berharap, FGD tersebut nantinya dapat merekomendasikan berbagai macam model  pengelolaan dan pengembangan dana bergulir eks PNPM-MPd, sesuai nomenklatur Undang-Undang Desa. Selanjutnya, juga dise...

Seskab Pramono Anung menjawab pertanyaan wartawan di ruang kerjanya Jumat (26/2) siang. (Foto:Humas/Rahmat) Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung ditemui wartawan di ruang kerjanya Jumat (26/2) siang. Mengawali wawancaranya, Pramono Anung menjelaskan mengenai Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Pramono menjelaskan bahwa siapapun pembantu Presiden tentu harus patuh pada instruksi Presiden. Itu sudah hal yang  tidak perlu dipertanyakan lagi. “Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) diminta oleh Presiden untuk mengkaji, mempelajari, kemudian juga menyampaikan, memberi masukan apapun sebelum diputuskan oleh Menpora apakah secara komprehensif, secara lengkap bisa dipertanggungjawabkan sebelum 26 Febuari 2016,” jelas Seskab. Sebagai tambahan informasi, 26 Februari 2016 merupakan kongres  Federation of International Football Association  (FIFA). Lebih lanjut, Seskab menjelaskan bahwa secara sederhana saja apa kemudian Menpora mengeluarkan surat itu atau tidak. “Kalau...

M Kodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer mengapresiasi kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Menurutnya sebagai kementerian baru, Kemendesa PDTT adalah salah satu dari ujung tombak pemerintahan. “Salah satu kementerian yang menjadi ujung tombak pemerintah memang kementerian desa. Karena jelas-jelas disebutkan dalam nawacita, yang menunjukkan pentingnya kementerian ini. Ini kementerian baru, tapi sudah bisa lari mengalahkan kementerian yang lebih dulu ada,” ujarnya. Kodari mengungkapkan, masyarakat kota yang puas dengan kinerja pemerintahan saat ini sebanyak 60 persen, kemudian masyarakat pedesaan sebanyak 72 persen.  “Nah, menteri yang kerja di desa ini siapa? Ya Menteri Desa (Marwan Jafar),” ungkapnya. Terkait hal tersebut, Kodari juga mengapresiasi Buku Kebangkitan Desa berhasil diproduksi oleh Kemendesa PDTT. Menurutnya, buku tersebut adalah bukti rekaman dan dokumen bahwa era Pemerintahan Joko Widodo memiliki paradigm baru...

Ditanya mengenai pro kontra pasca pengesahan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjelaskan bahwa Negara ingin hadir dalam memberikan sandang papan terutama terhadap masyarakat bawah. Hal itu disampaikan Seskab saat menjawab pertanyaan wartawan di ruang kerjanya Jumat (26/2). “Undang-undang ini mungkin bagi sebagian memberatkan. Bagi rakyat akan sangat memudahkan,” jelas Seskab. Seskab juga menyampaikan bahwa ini keberadaannya sama dengan hal yang terkait dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), diturunkan dari 21-22% sekarang menjadi 9% dalam jumlah yang besar. “Pemerintah dalam hal ini memberikan pada rakyat lebih diutamakan. Bahwa ada protes, enggak semua aturan bisa memuaskan semua orang. Tuntutan untuk mengkaji ulang ya  monggo-monggo  saja,” tegas Seskab seraya menjelaskan bahwa UU Tapera tidak hanya untuk Pegawai Negeri Sipil, tapi untuk semua. Penyelenggaraan KTT Luar Biasa OKI Sementara itu mengenai penyelenggaraan Kon...

Perusahaan penyedia konten aplikasi populer atau over the top (OTT), di antaranya Facebook dan Twitter, dimita Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat berbadan hukum Bentuk Usaha Tetap (BUT). Jika tidak memenuhi permintaan tersebut, para penyedia konten aplikasi populer terancam diblokir di Indonesia. Hal tersebut tentunya mengundang banyak komentar dari pengguna sosial media. Ida Nurcahyani, karyawan BUMN yang juga pengguna aktif di sejumlah sosial media mengaku tidak setuju jika penyedia konten populer diblokir di Indonesia. Sebagai generasi muda yang sangat melek media sosial, dia cukup mengandalkan ketersediaan penyedia konten aplikasi populer dalam pekerjaannya. Meski demikian, dia mengaku mendukung peraturan pemerintah diharapkan dapat memberi pemasukan bagi negara dari pemain asing yang selama ini bebas beroperasi. Pemerintah memang tengah menggenjot penerimaan negara, di antaranya melalui pajak. "Bagus untuk pemasukan Indonesia. Namun, jika kebijakan itu kemudia...

Kementerian Pariwisata sepakat bekerjasama dengan BAIDU, perusahaan berbasis tekonologi informasi asal Tiongkok sebagai upaya mencapai target 20 juta wisatawan mancanegara asal Tiongkok tahun 2019. Kemitraan ini strategis karena pasar Tiongkok adalah yang tertinggi di dunia, jumlah outbound Tiongkok yang berwisata di dunia mencapai 120 juta pada tahun 2015. Penandatanganan MoU dilakukan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara I Gde Pitana mewakili Kementerian Pariwisata dengan Managing Director Baidu Indonesia, Bao Jianlei, disaksikan Menteri Pariwisata, Arief Yahya bertempat di Hotel Pullman, Jakarta pada Kamis (25/2). Menpar mengatakan jumlah kunjungan wisman asal Tiongkok tahun 2015 sebanyak 1,1 juta tumbuh hampir 17 persen dibanding tahun 2014, dan pada tahun 2016 menargetkan 2 juta wisman Tiongkok berwisata di Indonesia. “Saya diberi target oleh Presiden RI di tahun 2019 harus ada 10 juta wisman Tiongkok yang ke Indonesia. Hal ini bukan sesuatu yang mustahil un...